Mata uang rupiah juga berfluktuasi sepanjang
2015. Sempat melemah pada beberapa pekan, kinerja rupiah juga tidak terlalu
buruk jika dinilai selama satu tahun. Perlambatan ekonomi sempat dikhawatirkan
membawa Indonesia kembali pada kondisi krisis tahun 1998. Namun, hal ini
dibantah oleh Febrio Kacaribu, Peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan
Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI).
Menurut Febrio, tidak adil
membandingkan kondisi ekonomi saat ini dengan keadaan 17 tahun yang lalu.
“Waktu itu, perekonomian kita masih sangat kecil, sehingga begitu ada gejolak
di pasar global, rupiah langsung anjlok. Sekarang jauh berbeda,” kata salah
satu dosen pengajar FEB UI itu. Kondisi kelesuan ekonomi internasional selama
beberapa tahun terakhir telah menciptakan kondisi yang disebut the new
normal. Situasi normal yang baru ini juga melingkupi nilai tukar rupiah.
Pada semester pertama 2015, gejolak rupiah dinilai lebih besar dibandingkan
pada semester kedua. Nilai tukar rupiah yang cenderung stabil belakangan ini
diharapkan dapat mendorong kinerja ekonomi. Febrio
juga menyoroti kinerja ekspor dan impor yang sempat turun bersamaan pada tahun
ini. Dampaknya adalah pada jumlah cadangan devisa yang sempat menurun. Namun
demikian, Febrio optimistis bahwa cadangan devisa akan lebih stabil jumlahnya
pada 2016.
Kilas balik perekonomian 2015 juga
tak bisa dilepaskan dari keputusan pemerintah mengeluarkan paket kebijakan
ekonomi yang dimulai pada September. Hingga saat ini, sudah ada tujuh paket
yang diluncurkan ke publik. Febrio menilai pemerintah tidak terlalu perlu untuk
mengeluarkan paket-paket lain dalam waktu dekat. “Tidak usah terlalu pusing
mencari
paket yang lain lagi, yang sudah ada dijalankan saja dulu. Pasar dan pelaku
bisnis akan melihat pemerintah memang serius,” kata Febrio.
Penyerapan anggaran dan pajak
Di tempat berbeda, Ketua Dewan
Pertimbangan Presiden Sri Adiningsih sepakat bahwa Indonesia tidak sedang
berada dalam situasi krisis ekonomi. Sistem keuangan kita saat ini dibandingkan
dengan tahun 1998 jauh lebih baik.“Industri perbankan cukup kuat dan sehat.
Yang juga menarik adalah sistem keuangan non bank itu peranannya semakin
meningkat,” ujar Sri.
Sistem keuangan non bank seperti
asuransi, pasar modal, dan lembaga pembiayaan yang berkembang sepanjang tahun ini
dipandang positif. Industri perbankan masih dominan, tetapi peranannya semakin
turun. “Itu bagus ya karena tidak bagus kalau suatu perekonomian hanya
tergantung kepada bank,” kata Sri. Harapannya, perkembangan yang terjadi ini
dapat terus berlanjut. Menurut Sri, kondisi industri bank dan non bank yang
sehat dapat menjadi jangkar bagi stabilitas sistem keuangan kita.
Dalam wawancara dengan Media Keuangan,
Sri juga memberikan dua catatan penting terkait kinerja ekonomi 2015, yaitu
tentang penyerapan anggaran dan penerimaan pajak. Penyerapan anggaran
menghadapi sejumlah tantangan, antara lain perencanaannya yang masih belum komprehensif,
lambat, dan adanya ketakutan pejabat untuk menjadi pimpinan proyek. Ekonom
Universitas Gajah Mada itu berharap proses transisi pemerintahan di level
nasional yang prosesnya berlangsung pada tahun ini dapat menjadi pelajaran. Apalagi,
beberapa waktu lalu baru saja dilaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada)
serentak. Sri berharap pemimpin-pemimpin daerah yang terpilih, terutama jika
ada pemimpin-pemimpin baru, bisa belajar dengan cepat.
“Mudah-mudahan SKPD (Satuan Kerja
Perangkat Daerah) yang ada cukup kuat dan bisa mendampingi siapa pun yang
terpilih menjadi gubernur, walikota, dan bupati,” kata Sri yang ditemui Media
Keuangan di Kantor Dewan Pertimbangan Presiden di Jakarta Pusat, belum lama
ini. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya perlambatan di dalam
implementasi kebijakan anggaran. Sri berharap SKPD di daerah membantu untuk
mendorong rencana pembangunan jangka menengah setiap daerah agar dapat menerjemahkan
visi dan misi pemimpin daerah terpilih yang sekaligus sejalan dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Terkait realisasi penerimaan pajak, Sri
berpandangan bahwa tahun ini akan menjadi periode yang berat. “Realisasi pajak
tampaknya akan kekurangan cukup banyak dari target, yang belum pernah terjadi
sejak tahun 1970-an,” kata Sri. Prediksi ini menjadi tantangan sendiri, lanjut
dia, bagi pemerintah. Meskipun memang harus diakui di Indonesia banyak orang
yang belum membayar pajak secara benar. Sri menilai perlu dibuat strategi-strategi
untuk membenahi sector perpajakan, terutama dalam meningkatkan kepatuhan.
“Jangan sampai usaha untuk meningkatkan pajak justru menimbulkan ketakutan
orang untuk berbisnis, berinvestasi, dan membayar pajak dengan benar,” kata
Sri. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak dipandang perlu
memikirkan pendekatan kekeluargaan yang lebih bisa diterima untuk meningkatkan
kesadaran membayar pajak. Misalnya, pendekatan dengan sudut pandang bahwa
membangun bangsa memerlukan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. “Jadi
bukan hanya menakut-nakuti, melainkan juga memberikan pengertian supaya
masyarakat dengan suka rela ingin berbagi, mau membayar kewajibannya karena
juga peduli kepada masa depan bangsa dan negaranya,” Sri melanjutkan.
Lebih jauh, pemerintah perlu bekerja
keras untuk menunjukkan bahwa uang pajak yang dibayarkan masyarakat ada
manfaatnya yang terlihat. “Selama ini kan sudah bayar pajak mahal, tapi
keluhannya jalan masih buruk atau tidak ada pelabuhan, sehingga semuanya tidak
tertata bagus dan mengakibatkan ketidakrelaan masyarakat membayar pajak,” ujar
Sri. Pembenahan di sektor perpajakan akan membuat masyarakat lebih sadar dalam
membayar pajak pada tahun-tahun mendatang.
Pemerintahan Presiden Jokowi telah
melakukan sejumlah kebijakan transformasional di bidang ekonomi. Salah satunya
adalah menjadikan 2015 sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak. Sri berharap
inisiatif program itu dan kebijakan-kebijakan lain dapat mulai dilihat hasilnya
tahun depan. Sri kembali mengingatkan bahwa pajak adalah alat, istrumen negara
yang menjadi kewajiban warganya. Namun, kata Sri, hal itu bukanlah tujuan
akhir. “Masyarakat sejahtera yang memiliki pekerjaan, penghasilan, dan jaminan
sosial yang baik adalah tujuan akhirnya,” ujar Sri.
Yang penting daya saing
Tahun 2015 juga memberikan catatan
pentingnya meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Berdasarkan peringkat
daya saing ekonomi Indonesia versi World Economic Forum (WEF), terjadi
penurunan dari posisi 34 pada tahun lalu menjadi posisi 37 dari 140 negara.
Dalam Global Competitiveness Report 2015-2016 yang dirilis WEF, daya saing
Indonesia masih kalah dari tiga negara tetangga, yakni Singapura yang berada di
peringkat 2, Malaysia di peringkat 18 dan Thailand di urutan 32. Indonesia
unggul dari Filipina (47), Vietnam (56), Laos (83), Kamboja (90), dan Myanmar
(131).
Sri berharap program-program
Nawacita Presiden Jokowi akan mampu mengubah ekonomi kita termasuk meningkatkan
daya saing. “Perlu waktu, hanya saja saya sampaikan bahwa program kebijakan
proyek jangka menengah kita bagus,” kata Sri. Program-program peningkatan
kualitas SDM, pembenahan sistem birokrasi dan prosedur perizinan, termasuk
pembangunan berbagai sarana infrastruktur memang perlu waktu untuk dapat
dinikmati hasilnya. Namun, dengan perencanaan program yang baik pada RPJMN, Sri
yakin pemerintah akan mampu mentrasformasi ekonomi kita menjadi ekonomi yang
berdaya saing dan mandiri.
Sumber
: Media Keuangan
